Pemerintahan suatu negara atua daerah tidak boleh tertutup dalam kerangaka demokrasi. Rakyat berhak mengetahui jalannya pemerintahan dan mengontrol kebijakannya.
Suatu pemerintahan atau kekuasaan dikatakan transparan atau terbuka bila dalam penyelenggaraan kepemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkannya.
Kekuasaan atau pemerintahaan harus dimonitoring atau dievaluasi agar masyarakat tahu asal muasal kebijakan berasal.
Kepemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju ke pemerintahan yang korup, otoriter atau diktator. Baca juga: Definisi politik menurut ahli
Suatu pemerintahan atau kekuasaan dikatakan transparan atau terbuka bila dalam penyelenggaraan kepemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkannya.
Kekuasaan atau pemerintahaan harus dimonitoring atau dievaluasi agar masyarakat tahu asal muasal kebijakan berasal.
Kepemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju ke pemerintahan yang korup, otoriter atau diktator. Baca juga: Definisi politik menurut ahli
Terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidka transparan disebabkan banyak hal disamping faktor politik yang bersifat tertutup sehingga tidak memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengambil peran terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah.
Selain itu sifat feodal, oportunis, aji mumpung juga berperan dalam terjadinya pemerintahan yang tidak transparan.
Selain itu sifat feodal, oportunis, aji mumpung juga berperan dalam terjadinya pemerintahan yang tidak transparan.
 |
| Korupsi musuh rakyat |
Secara umum beberapa faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan adalah sebagai berikut:
1. Pengaruh Kekuasaan
- Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya sehingga melakukan perbuatan menghalalkan segala cara demi ambisi dan tujuan politiknya.
- Peralihan kekuasaan sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dendam antara kelompok di masyarakat.
- Pemerintah mengabaikan proses demokratisasi, sehingga rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya.
- Pemerintahan yang sentralistik sehingga timbul kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sering memunculkan konflik vertikal, yaitu adanya tuntutan memisahkan diri dari negara atau separatisme.
- Penyalahgunaan kekuasaan karena lemahnya fungsi pengawasan internal dan oleh lembaga perwakilan rakyat serta terbatasnya akses masyarakat dan media massa untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan.
2. Moralitas
- Terabaikannya nilai-nilai agama dan kearifan lokal bangsa sebagai sumber etika sehingga dikemudian hari melahirkan perbuatan tercela antara lain berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM.
3. Sosial Ekonomi
- Sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi pluralisme yang tidak dikelola dengan baik.
- Perilaku ekonomi yang sarat korupsi, kolusi, nepotisme serta berpihak pada kelompok pengusaha asing/besar.
4. Politik dan Hukum
- Sistem politik yang otoriter sehingga para pemimpinnya tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
- Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan termasuk masalah hak warga negara di mata hukum.
Baca juga: Mengatasi kipas laptop panas karena virus
Baca juga: Mengatasi kipas laptop panas karena virus
